Sejarah Indonesia => PerJuanGan MeRebut IRian Barat

PerJuanGan MeRebut IRian Barat

Sesuai isi perjanjian KMB, Iarian Barat akan diserahkan oleh Belanda satu tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Namun, pada kenyataannya lebih dari satu tahun pengakuan kedaulatan Indonesia, Belanda tak kunjung menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Bahakan pada tahun 1952, Belanda memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kekusaan Kerajaan Belanda. Padahal, sebelumnya Indonesia berupaya melakukan pendekatan bilateral dengan Belanda dalam penyelesaian masalah Irian Barat sejak masa Kabinet Natsir.

Perjuangan yang tempuh Indonesia dalam upaya mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia melalui 3 jalur :

A. Jalur Diplomasi

1. Melalui perundingan langsung dengan Belanda (bilateral)

2. Melalui forum Internasional

- Melalui Diplomasi di PBB

Sejak tahun 1953, setiap tahun masalah irian Barat dimasukkan dalam acara sidang umum PBB, namun belum memperoleh dukungan 2/3 suara.

- Melalui konferensi Asia Afrika

Ditegaskan dalam keputusan Konferensi Asia Afrika

B. Jalur Ekonomi

Sikap Belanda dalam masalah Irian Barat telah mengakibatkan memburuknya hubungan antara kedua Negara. Hal ini merupakan peluang Indonesia untuk memukul Belanda melalui ekonomi. Diawali dengan pemogokan buruh secara total di perusahaan-perusahaan Belanda pada tanggal 22 Desember 1957.

Pemogokan itu dapat melumpuhkan perusahaan-perusahaan Belanda. Di mana-mana rakyat meluncurkan aksi-aksi terhadap Belanda yang memuncak pada pengambilalihan modal-modal perusahaan milik Belanda di Indonesia. Agar pengambilalihan itu berlangsung tertib maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 1958. Dengan keluarnya PP tersebut maka semua perusahaan Belanda di Indonesia di ambil alih oleh pemerintah.

Perusahan-perusahan yang diambil alih pemerintah antara lain :

a. Nederlandasche Handel Matsh Chappy NV ,emjadi Bank Negara pada bulan Desember 1957.

b. Bank Esconto (9 Desember 1957)

c. Perusahaan Listrik (Philips) dan KLM (Desember 1957)

d. Percetakan De Unie (Desember 1957)

e. Berbagai macam perusahaan perkebunan dan pertambangan.

C. Jalur Konfrontasi

Belanda jlass tidak kan menyerahkan Iria Barat kepada Indonesia. Hal ini terbukti dengan tindakan Belanda sebagai berikut :

1. Mempersiapkan berdidrinya Negara Papua di Irian Barat.

2. Melakukan unjuk kekuatan dengan mengirimkan kapal induk “Karel Dorman” ke perairan sekitar Irian Barat.

3. Memperkuat Angkatan Darat dan Angkatan Udara di Irian Barat.

Tindakan Belanda itu mendorong bangsa Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat dengan jalan konfrontasi militer. Maka pemerintah segera mengdakan persiapan-persiapan :

1. untuk menandingi rencana Belanda akan mendirikan “Negara Papua” pemerintah membentuk propinsi Irian Barat, sementara ibukotanya di Soasio Tidore.

Pembentukan sementara Pemerintahan Irian Barat :

- Dilaksanakan : tanggal 17 Agustus 1956/Pelantikan tanggal 23 September 1956.

- Tempat : Soa-Siu-Tidore

- Pemangku Jabatan : Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore

- Wilayah Propinsi Irian Barat : Irian Barat ( yang masih diduduki Belanda, daerah Tidore, Oba, Weda Petani dan wasile, Maluku uatara)

- Ibu kota Propinsi : Soa-Siu terletak di pulau Tidore.

2. Tanggal 10 Februari 1958 membentuk front nasional pembebasan Irian Barat.

3. Tanggal 17 Agustu 1960 Presiden Soekarno mungumumkan pemutusan diplomatic dengan Belanda.

4. Tanggal 19 Desember 1961 Presiden mngumumkan TRIKORA di Yogyakarta yang isinya

a. Gagalkan pembuatan Negara boneka buatan Belanda.

b. Kibarkan Sang Saka Merah Putih di Irian barat tanah air Indonesia.

c. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

5. Tanggal 2 Januari 1962 membentuk Komando Mandala pembebasan Irian Barat. Sebagai Panglima Mandala dilimpahkan Mayor Jedral Soeharto, markasnya di Makasar (Ujung Pandang)

Tugas Komando Mandala sebagai berikut :

a. Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan oprasi militer untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam kekuasaan Negara Republik Indonesia.

b. Mengembangkan situasi militer di Irian Barat :

- Sesuai dengan taraf-taraf perjuangan di Irian Barat.

- Supaya dalam waktu yang sangat singkat di wilayah Irian Barat dapat secara de facto diciptakan daerah-daerah bebas, akan didudukkan unsure kekuatan/pemerintahan daerah republic Indonesia.

Komando Mandalam merencanakan operasi-operasi pembebasan Irian Barat dalam tiga tahap antara lain :

a. Tahap Infiltrasi (akan dilaksanakan sampai akhjr tahun 1962)

Dalam tahap ini, operasi di tujukan ke sasaran tertntu untuk membentuk daerah de facto di Irian Barat. Dan mengikut sertakan rakyat Irian Barat dalam perjuangan. Operasi-operasi ini diawali dengan menerjunkan dan mendaratkan ABRI dan sukarelawan di tempat-tempat tertentu :

1. Operasi Banteng di Fakfak dan Kalimana.

2. Operasi Srigala di Sorong dan Tuminabuan.

3. Operasi Naga di Merauke.

4. Operasi Jatayu di Sorong, Kliman dan Merauke.

Dalam ahap infiltrasi terjadi pertempuran di Laut Aru, dalampertempuran ini kapal Republik Indonesia “Motor Torpedo Boat Macan Tutul” (MTB Macan Tutul) tenggelam. Komodor Yos Sudarso, Kapten Laut Wiratno dan beberapa awak ikut tenggelam. Mereka gugur sebagai kusuma bangsa.

b. Tahap Eksploitasi (direncanakan mulai awal tahun 1963)

Dalam tahap ini akan dilancarkan Operasi Jayawijaya. Tujuannya untuk merebut markas-markas militer Belanda dan menduduki pos-pos penting. Operasi Jayawijaya akan dilakukan melalui serangan secara besar-besaran. Dengan mengerahkan angkatan darat, laut, udara dan kepolisian (BRIMOB) dan sukarelawan. Untuk mempersiapkan persenjataan lengkap, termasuk 120 buah kapal perang dan 32 pesawat pembom.

c. Tahap Konsolidasi (direncanakan mulai awal tahun 1964)

Pelaksanaan operasi dalam taap kosolidasi bertujuan untuk menggerakkan kekuasaan republic Indonesia di Irian Barat. Sebelum tahap infiltrasi selesai, dan tahap eksploitasi serta konsolidasi belum dimulai, terjadilah perubahan situasi. Sebab persiapan Indonesia yang cukup mantap dan pendaratan pasukan TNI di Irian Barat diketahui oleh dunia Internasional. Beberapa Negara merasa khawatir bila terjadi perang besar-besaran antara Indonesia dan Belanda. Kemudian seorang diplomat Amerika Serikat Bernama Elswarth Bunker mengusulkan suatu rencana penyelesaian masalah Irian Barat.

Rencana tersebut terkenal dengan nama rencana bunker.

Adapun pokok-pokok isinya sebagai berikut :

1) Belanda menyerahkan Irian Barat dengan melalui suatu Badan Pemerintahan PBB dan United nation Executive Authrity (UNTEA).

2) Akan diadakan penentuan pendapat rakyat (PEPERA).

Irian Barat secara pemilikan (act free choice) rencana bunker itu dapat diterima oleh kedua pihak. Maka atas dasar rencana bunker itu pada tanggal 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda menandatangani persetujuan New York.

Isinya sebagai berikut :

1) Selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA. Dengan demikian, bendera Belanda turun digantikan bendera PBB.

2) Pada tinggal 31 Desember 2962 UNTEA dengan Indonesia bersama-sama mengatur pemerintahan sementara di Irian Barat. Dengan demikian bendera Indonesia berkibar di Irian Barat di samping bendera PBB.

3) Selambat-lambatnya pada tanggal 1 Mei 1963 Belanda menyerahkan Irian barat kepada Indonesia. Dengan demikian satu-satunya bendera yang berkibar adalah bendera Indonesia. Dengan demikian pada tanggal 1 Oktober 1962 Irian Barat diserahkan oleg Belanda kepada badan pemerintahan PBB (UNTEA). Dan pada tanggal 1 Mei 1963, PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.

Sesuai dengan persetujuan New York, maka pada bulan Juli sapai dengan Agustus 1969 diadakan PERPERA di Irian Barat. Bagaimana hasilnya ?

“Rakyat Irian Barat menginginkan agar wilayah di ujung timur kepulauan Nusantara itu tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian Republik Proklamasi berhasil mempertahankan wilayahnya”.

Hasil musyawarah PEPERA tersebut dilaporkan dalam Sidang Majelis Umum PBB ke 24 oleh diplomat PBB Ortiz Sanz yang bertugas di Irian Barat.