PerJuanGan MeRebut IRian Barat
Sesuai
isi perjanjian KMB, Iarian Barat akan diserahkan oleh Belanda satu tahun
setelah pengakuan kedaulatan RIS. Namun, pada kenyataannya lebih dari satu
tahun pengakuan kedaulatan Indonesia, Belanda tak kunjung menyerahkan Irian
Barat kepada Indonesia. Bahakan pada tahun 1952, Belanda memasukkan Irian Barat
ke dalam wilayah kekusaan Kerajaan Belanda. Padahal, sebelumnya Indonesia
berupaya melakukan pendekatan bilateral dengan Belanda dalam penyelesaian
masalah Irian Barat sejak masa Kabinet Natsir.
Perjuangan
yang tempuh Indonesia dalam upaya mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah
Indonesia melalui 3 jalur :
A.
Jalur
Diplomasi
1. Melalui
perundingan langsung dengan Belanda (bilateral)
2. Melalui
forum Internasional
-
Melalui Diplomasi di PBB
Sejak tahun 1953,
setiap tahun masalah irian Barat dimasukkan dalam acara sidang umum PBB, namun
belum memperoleh dukungan 2/3 suara.
-
Melalui konferensi Asia Afrika
Ditegaskan dalam
keputusan Konferensi Asia Afrika
B.
Jalur
Ekonomi
Sikap
Belanda dalam masalah Irian Barat telah mengakibatkan memburuknya hubungan
antara kedua Negara. Hal ini merupakan peluang Indonesia untuk memukul Belanda
melalui ekonomi. Diawali dengan pemogokan buruh secara total di
perusahaan-perusahaan Belanda pada tanggal 22 Desember 1957.
Pemogokan
itu dapat melumpuhkan perusahaan-perusahaan Belanda. Di mana-mana rakyat
meluncurkan aksi-aksi terhadap Belanda yang memuncak pada pengambilalihan
modal-modal perusahaan milik Belanda di Indonesia. Agar pengambilalihan itu
berlangsung tertib maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor
23 tahun 1958. Dengan keluarnya PP tersebut maka semua perusahaan Belanda di
Indonesia di ambil alih oleh pemerintah.
Perusahan-perusahan
yang diambil alih pemerintah antara lain :
a. Nederlandasche
Handel Matsh Chappy NV ,emjadi Bank Negara pada bulan Desember 1957.
b. Bank
Esconto (9 Desember 1957)
c. Perusahaan
Listrik (Philips) dan KLM (Desember 1957)
d. Percetakan
De Unie (Desember 1957)
e. Berbagai
macam perusahaan perkebunan dan pertambangan.
C.
Jalur
Konfrontasi
Belanda
jlass tidak kan menyerahkan Iria Barat
kepada Indonesia. Hal ini terbukti dengan tindakan Belanda sebagai
berikut :
1. Mempersiapkan
berdidrinya Negara Papua di Irian Barat.
2. Melakukan
unjuk kekuatan dengan mengirimkan kapal induk “Karel Dorman” ke perairan
sekitar Irian Barat.
3. Memperkuat
Angkatan Darat dan Angkatan Udara di Irian Barat.
Tindakan Belanda itu mendorong bangsa
Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat dengan jalan konfrontasi militer.
Maka pemerintah segera mengdakan persiapan-persiapan :
1.
1.
1. untuk
menandingi rencana Belanda akan mendirikan “Negara Papua” pemerintah membentuk
propinsi Irian Barat, sementara ibukotanya di Soasio Tidore.
Pembentukan
sementara Pemerintahan Irian Barat :
-
Dilaksanakan : tanggal 17 Agustus
1956/Pelantikan tanggal 23 September 1956.
-
Tempat : Soa-Siu-Tidore
-
Pemangku Jabatan : Zainal Abidin Syah,
Sultan Tidore
-
Wilayah Propinsi Irian Barat : Irian
Barat ( yang masih diduduki Belanda, daerah Tidore, Oba, Weda Petani dan
wasile, Maluku uatara)
-
Ibu kota Propinsi : Soa-Siu terletak di
pulau Tidore.
2. Tanggal 10
Februari 1958 membentuk front nasional pembebasan Irian Barat.
3. Tanggal
17 Agustu 1960 Presiden Soekarno mungumumkan pemutusan diplomatic dengan
Belanda.
4. Tanggal
19 Desember 1961 Presiden mngumumkan TRIKORA di Yogyakarta yang isinya
a. Gagalkan
pembuatan Negara boneka buatan Belanda.
b. Kibarkan
Sang Saka Merah Putih di Irian barat tanah air Indonesia.
c. Bersiaplah
untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan
bangsa.
5. Tanggal
2 Januari 1962 membentuk Komando Mandala pembebasan Irian Barat. Sebagai
Panglima Mandala dilimpahkan Mayor Jedral Soeharto, markasnya di Makasar (Ujung
Pandang)
Tugas
Komando Mandala sebagai berikut :
a. Merencanakan,
mempersiapkan dan menyelenggarakan oprasi militer untuk mengembalikan Irian
Barat ke dalam kekuasaan Negara Republik Indonesia.
b. Mengembangkan
situasi militer di Irian Barat :
-
Sesuai dengan taraf-taraf perjuangan di
Irian Barat.
-
Supaya dalam waktu yang sangat singkat
di wilayah Irian Barat dapat secara de facto diciptakan daerah-daerah bebas,
akan didudukkan unsure kekuatan/pemerintahan daerah republic Indonesia.
Komando Mandalam merencanakan
operasi-operasi pembebasan Irian Barat dalam tiga tahap antara lain :
a. Tahap
Infiltrasi (akan dilaksanakan sampai akhjr tahun 1962)
Dalam tahap ini, operasi di tujukan ke sasaran
tertntu untuk membentuk daerah de facto di Irian Barat. Dan mengikut sertakan
rakyat Irian Barat dalam perjuangan. Operasi-operasi ini diawali dengan
menerjunkan dan mendaratkan ABRI dan sukarelawan di tempat-tempat tertentu :
1. Operasi
Banteng di Fakfak dan Kalimana.
2. Operasi
Srigala di Sorong dan Tuminabuan.
3. Operasi
Naga di Merauke.
4. Operasi
Jatayu di Sorong, Kliman dan Merauke.
Dalam ahap infiltrasi terjadi pertempuran di Laut
Aru, dalampertempuran ini kapal Republik Indonesia “Motor Torpedo Boat Macan
Tutul” (MTB Macan Tutul) tenggelam. Komodor Yos Sudarso, Kapten Laut Wiratno
dan beberapa awak ikut tenggelam. Mereka gugur sebagai kusuma bangsa.
b. Tahap
Eksploitasi (direncanakan mulai awal tahun 1963)
Dalam tahap ini akan dilancarkan Operasi Jayawijaya.
Tujuannya untuk merebut markas-markas militer Belanda dan menduduki pos-pos
penting. Operasi Jayawijaya akan dilakukan melalui serangan secara
besar-besaran. Dengan mengerahkan angkatan darat, laut, udara dan kepolisian (BRIMOB)
dan sukarelawan. Untuk mempersiapkan persenjataan lengkap, termasuk 120 buah
kapal perang dan 32 pesawat pembom.
c. Tahap
Konsolidasi (direncanakan mulai awal tahun 1964)
Pelaksanaan operasi dalam taap kosolidasi bertujuan
untuk menggerakkan kekuasaan republic Indonesia di Irian Barat. Sebelum tahap
infiltrasi selesai, dan tahap eksploitasi serta konsolidasi belum dimulai,
terjadilah perubahan situasi. Sebab persiapan Indonesia yang cukup mantap dan
pendaratan pasukan TNI di Irian Barat diketahui oleh dunia Internasional.
Beberapa Negara merasa khawatir bila terjadi perang besar-besaran antara
Indonesia dan Belanda. Kemudian seorang diplomat Amerika Serikat Bernama
Elswarth Bunker mengusulkan suatu rencana penyelesaian masalah Irian Barat.
Rencana tersebut terkenal dengan nama rencana
bunker.
Adapun pokok-pokok isinya sebagai
berikut :
1) Belanda
menyerahkan Irian Barat dengan melalui suatu Badan Pemerintahan PBB dan United
nation Executive Authrity (UNTEA).
2) Akan
diadakan penentuan pendapat rakyat (PEPERA).
Irian Barat secara pemilikan (act free choice)
rencana bunker itu dapat diterima oleh kedua pihak. Maka atas dasar rencana
bunker itu pada tanggal 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda menandatangani
persetujuan New York.
Isinya
sebagai berikut :
1) Selambat-lambatnya
pada tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA.
Dengan demikian, bendera Belanda turun digantikan bendera PBB.
2) Pada
tinggal 31 Desember 2962 UNTEA dengan Indonesia bersama-sama mengatur
pemerintahan sementara di Irian Barat. Dengan demikian bendera Indonesia
berkibar di Irian Barat di samping bendera PBB.
3) Selambat-lambatnya
pada tanggal 1 Mei 1963 Belanda menyerahkan Irian barat kepada Indonesia.
Dengan demikian satu-satunya bendera yang berkibar adalah bendera Indonesia.
Dengan demikian pada tanggal 1 Oktober 1962 Irian Barat diserahkan oleg Belanda
kepada badan pemerintahan PBB (UNTEA). Dan pada tanggal 1 Mei 1963, PBB
menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.
Sesuai dengan persetujuan New York, maka pada bulan
Juli sapai dengan Agustus 1969 diadakan PERPERA di Irian Barat. Bagaimana
hasilnya ?
“Rakyat Irian Barat menginginkan agar wilayah di
ujung timur kepulauan Nusantara itu tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Dengan demikian Republik Proklamasi berhasil mempertahankan
wilayahnya”.
Hasil musyawarah PEPERA tersebut dilaporkan dalam
Sidang Majelis Umum PBB ke 24 oleh diplomat PBB Ortiz Sanz yang bertugas di
Irian Barat.